Bank DKI

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan secara simbolis meresmikan hunian DP 0 Rupiah Klapa Village dan melakukan penyerahan kunci kepada calon penghuni program hunian DP 0 Rupiah Solusi Rumah Warga (Samawa) di Pondok Kelapa, Jakarta Timur (31/8). PT Bank DKI yang ditugaskan sebagai bank pelaksana program tersebut turut hadir dalam mensukseskan acara Festival Samawa DP 0 Rupiah yang secara bersamaan melakukan penandatanganan akad kredit kepada calon penghuni Klapa Village. 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan apresiasi kepada para pengembang, Dinas Perumahan dan BUMD terkait seperti Bank DKI yang menyediakan fasilitas kredit untuk pemohon program DP 0 Rupiah. Ia juga menyampaikan program DP 0 Rupiah merupakan tanda hadirnya negara untuk menyelesaikan permasalahan struktural terkait kepemilikan properti bagi masyarakat DKI Jakarta. 

“Calon penghuni hari ini telah melewati berbagai proses seleksi dan telah memenuhi kriteria untuk dapat difasilitasi pembiayaan kepemilikan dengan skema DP 0 Rupiah oleh PT Bank DKI. Program ini didesain untuk masyakat yang berpenghasilan rendah, seperti masyarakat yang mampu mengontrak rumah, namun tidak mampu mengumpulkan uang untuk membayar DP rumah, tapi masih memiliki uang untuk membayar sewa kontrak bulanan, nah dengan skema ini dapat mengalihkan alokasi biaya kontrak bulanan menjadi pembayaran cicilan kepemilikan rumah.” Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini. 

Program rumah DP 0 Rupiah Samawa Klapa Village tersedia dalam 3 tipe, mulai dari tipe studio dengan luas 21m2 hingga 35m2 untuk tipe dua kamar tidur. Hunian tersebut telah siap huni, tanpa uang muka, bebas biaya administrasi, bebas provisi kredit, bebas biaya akad & ppjb, tenor kredit hingga 20 tahun, cicilan hanya Rp.1.219.598 sampai Rp2.255.095. 

Program fasilitas pembiayaan DP nol Rupiah dilakukan secara bertahap, selain Klapa Village, kedepannya juga akan dibangun hunian di wilayah Cilangkap serta beberapa wilayah lain yang sedang dalam tahap kerjasama dengan pengembang swasta dengan mempertimbangkan tingkat permintaan/kebutuhan warga.

“Dengan terlaksananya Festival Samawa DP 0 Rupiah pada hari ini, merupakan langkah awal dari dari penyelesaian permasalahan perumahan bagi warga Jakarta. PT Bank DKI akan terus mendukung Pemprov DKI Jakarta, sehingga apa yang menjadi harapan Bapak Gubernur dapat terwujud, dimana semua warga Jakarta setahap demi setahap nantinya bisa memiliki rumah milik mereka sendiri dan membawa mereka dalam eskalator kenaikan properti yang ada di Jakarta“, tutup Herry.

Jakarta - Untuk membantu layanan kesehatan di Jakarta, terutama bagi warga peserta BPJS Kesehatan tetap berjalan dengan baik, Bank DKI telah siap menyalurkan Kredit Supply Chain Financing (SCF) senilai Rp 93 miliar kepada enam RSUD di DKI Jakarta. Dengan rincian RSKD Duren Sawit senilai Rp 5 miliar, RSUD Budhi Asih sebesar Rp 15 miliar, RSUD Koja sebesar Rp 20 miliar, RSUD Pasar Rebo sebesar Rp 18 miliar, RSUD Tarakan sebesar 15 miliar dan RSUD Cengkareng sebesar Rp 20 miliar.

Penandatanganan perjanjian kredit tersebut dilakukan oleh Direktur Kredit UMK & Usaha Syariah Bank DKI, Babay Parid Wazdi dan sejumlah Direktur RSUD disaksikan oleh Kepala BPKD DKI Jakarta, Edi Sumantri dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti di kantor Dinas Kesehatan DKI, Jalan Kesehatan, Jakarta, (30/8/2019).

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini mengatakan RSUD yang memiliki fungsi pelayanan publik tentunya memerlukan dukungan lembaga keuangan demi kelancaran kegiatan operasional Rumah Sakit. Agar mereka mampu memberikan layanan kesehatan kepada warga DKI Jakarta dengan baik dan tidak terhambat. “Karena itu, menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan bagi Bank DKI untuk dapat memberikan jasa perbankan dalam bentuk Supply Chain Financing yang pada hari ini diawali dengan enam RSUD dan RSKD di DKI Jakarta,” kata Herry Djufraini di lokasi acara, Jumat (30/8/2019).

Dijelaskannya, kredit ini akan dimanfaatkan untuk pembiayaan tagihan piutang klaim kepada BPJS Kesehatan. Bank DKI akan membayar tagihan klaim fasilitas kesehatan setelah tagihan diakseptasi oleh BPJS. Adapun limit pembiayaan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penyedia fasilitas kesehatan.  “Dengan pengelolaan cash flow yang lebih baik, sejumlah RSUD tersebut diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” ujar Herry Djufraini. 

Dalam acara yang sama, Kepala Dinas Kesehatan DKI, Widyastuti mengatakan penandatanganan kredit SCF merupakan mitigasi Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi saat terjadinya masalah pada cash flow (aliran uang) di rumah sakit milik DKI.  “Bila itu terjadi, maka kita harapkan dengan adanya bantuan kredit ini layanan kesehatan kita tidak terganggu. Kita tahu, bahwa BPJS Kesehatan melalui program JKN ada sedikit kendala pencairan. Sehingga kita perlu antisipasi kedepannya,” kata Widyastuti. 

Ditegaskannya, kredit SCF bersifat sepeti dana talangan atau dana cadangan. Sehingga baru dapat digunakan ketika RSUD atau RSKD membutuhkannya. Kalau tidak, maka dana tersebut akan tetap berada di Bank DKI. Dengan adanya dana talangan yang dapat dicairkan kapan saja, lanjut Widyastuti, pihaknya dapat memberikan jaminan kepada warga DKI agar tidak khawatir bila terjadi masalah pada BPJS Kesehatan. Karena sudah ada jaminan dari Pemprov DKI dengan Bank DKI, bahwa pelayanan kesehatan terap akan berjalan dengan baik.