Layanan Pembayaran PBB Bank DKI Tetap Normal

Jakarta : Bank DKI terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para wajib pajak khususnya terkait pembayaran PBB. Terkait sulitnya warga DKI Jakarta membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena tudingan kegagalan sistem selama 10 hari (18 Maret s/d 5 April 2013), sebenarnya layanan pembayaran PBB di Bank DKI tetap  berjalan

normal. Terbukti Bank DKI selama kurun waktu 10 hari tersebut mampu melayani pembayaran PBB warga DKI Jakarta sebanyak 66.041 nasabah dengan nilai transaksi mencapai Rp 67,96 miliar. Demikian dijelaskan SVP Corporate Secretary, Daru Wisaksono di Jakarta (09/04).

yang ditunjuk sebagai salah satu bank penerima pembayaran PBB oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta berdasarkan perjanjian kerjasama antara Bank DKI dan BPKD tanggal 10 Januari 2013 ini, telah mengantisipasi sebelumnya lonjakan pembayaran PBB P2 DKI Jakarta yang diperkirakan mencapai 1,8 juta wajib pajak pada masa jatuh tempo yakni Juli – Agustus mendatang, Bank DKI dengan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta telah melakukan upaya-upaya agar proses transaksi pembayaran dari warga DKI Jakarta tetap berjalan lancar, diantaranya dengan melakukan penguatan dengan penambahan server layanan dari 1 server menjadi 5 server, demikian Daru menyampaikan. Pembayaran PBB P2 melalui Bank DKI juga didukung dengan jaringan kantor Bank DKI di DKI Jakarta yang turut menjangkau tingkat kecamatan, KPP Pratama dan kantor layanan Bank DKI.  Bank DKI menargetkan penerimaan pembayaran PBB P2 sebanyak 100.000 transaksi per hari.

“Selain itu Bank DKI dalam layanan ini tidak menerima collection fee atau imbalan jasa dari setiap transaksi pembayaran wajib pajak, karena memang partisipasi Bank DKI dalam pembayaran PBB P2 dari wajib pajak ini merupakan komitmen Bank DKI untuk mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam peningkatan pendapatan daerah melalui pajak” ujar Daru Wisaksono.

Bank DKI memiliki pengalaman dan pemahaman yang baik akan sistem pembayaran PBB mengingat sebelum adanya Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan PBB P2 sebagai objek pajak daerah, Bank DKI sudah menerima melayani penerimaan pembayaran PBB P2 dari Pemerintah Pusat.

Selain dari PBB P2 pun Bank DKI melayani penerimaan pajak lainnya seperti BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang sudah mencapai 13.097 wajib pajak dan pajak daerah lainnya yang mencapai 12.000 wajib pajak. ”bahkan pada tahun ini Bank DKI turut menerima penghargaan sebagai tempat pembayaran pajak favorit tahun 2012 pilihan dari wajib pajak di lingkungan KPP Pratama Jakarta Gambir 2 untuk tahun 2012 kemarin” jelas Daru.

“Kami menampung setiap keluhan, saran dan masukan dari Warga DKI Jakarta yang mengalami kesulitan dalam pembayaran PBB, untuk itu wajib pajak kami himbau dan persilahkan untuk dapat menghubungi Call Center Bank DKI di 500-351” jelas Daru.

 

--- 000 ---

TENTANG BANK DKI :

Bank DKI yang biasa dikenal sebagai bank pembangunan daerah merupakan bank yang sahamnya 99,91% dimiliki oleh Pemprov DKI jakarta dan 0,09% dimiliki oleh PD Pasar Jaya. Bank DKI melayani berbagai jenis jasa dan layanan baik konvensional dan syariah sebagaimana perbankan lainnya, mulai dari produk dana yaitu giro, tabungan monas, tabungan simpeda, tabunganku dan deposito, juga melayani berbagai jenis kredit dan pembiayaan mulai kredit investasi, kredit modal kerja, kredit multiguna, kpr griya monas, kredit usaha rakyat (kur) kredit kumk monas, serta kredit-kredit lainnya.

- - - 0 0 0 - - -

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Daru Wisaksono, Corporate Secretary

Zulfarshah, Pemimpin Divisi Kesekretariatan

Herry Djufraini, Pemimpin Departemen Humas & Promosi

Tel. (021) 231 4567 Fax (021) 351 7660